Himbauan BC, Pasca Tawuran

Dokumen.net

Kapolsek Majalaya, Kompol Nundang, membantah keras terkait isu bakal adanya penyerangan balik pasca tawuran antarwarga di Kampung Rancabali, Desa Majakerta, Kecamatan Majalaya, Sabtu (28/2) lalu.

"Itu informasi dari mana, informasi itu tidak benar, ini saya sudah ngobrol sama kades sukamanah dan ketua RW dan RT setempat, mereka melaporkan bahwa situasi aman," ujar Nundang, Selasa (3/3).

Sebelumnya, warga banyak yang menerima pesan melalui Broadcast Message Blackberry Messager tentang akan adanya kembali tawuran. Isi Broadcast Message yang beredar melalui Blackberry Messanger (BBM) tersebut adalah;

"Sekilas Info, kangge adik", kakak", Ibu", Bapak" anu LinggihnaSekitar majalaya Sabunderun nana, dina wengiayeuna tong Kamana"..!! kamargi aya info di polsek majalaya anak" bojong, Bade nyeurang deui ka Ibun..! Ayna polsek Majalaya, Ibun sreng di Polda nujuberjaga"di Majalaya.!! Atur Nuhu atos disimak..! Punten Bc."

Nundang menambahkan, masyarakat mungkin salah paham mengenai banyaknya mobil patroli yang melintas dan berjaga-jaga di wilayah tersebut dan menyebut bahwa akan ada tawuran lagi. Padahal, keberadaan mobil-mobil patroli itu untuk mengontrol keadaan dan situasi di lokasi kejadian.

Ali Ramdhani Lantik 28 Ranger Suaka

Dokumen.net

Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Muhammad Ali Ramdhani pertengahan Febuaru lalu. 28 anggota Lembaga Pers Mahasiswa UIN SGD Bandung resmi dilantik setelah ganti kepengurusan awal Januari lalu.

Iqbal Lazuardi Pemimpin Umum LPM Suaka angkatan (2013-2014) digantikan oleh Muhammmad Faisal Al’ansori yang sebelumnya menduduki sebagai Redaktur Tabloid Suaka. Faisal resmi dilantik sebagai PU LPM Suaka angkatan (2014-2015).

Ali Ramdhani berharap kepada 28 anggota LPM Suaka agar tetap menjunjungtinggi pers yang independent. “Semoga nilai independensi dijungjung tinggi oleh LPM Suaka.

Harapan lain terungkap dari Iqbal mantan PU sebelumnya yang mengungkapkan semoga LPM Suaka mempunyai idealisme sebagai mahasiswa pergerakan yang tidak terpengaruhi oleh kepentingan politik.

“Saya menaruh harapan besar kepada Rangers LPM Suaka angkatan Faisal,” ungkapnya.

Sementara itu, Faisal berjanji di bawah nakodanya LPM Suaka akan dibawa satau langkah lebih depang dalam menyampaikan informasi untuk mahasiswa. “Akan kami bawa LPM Suaka ini mengarungi lautan Kampus hijau ini,” pungkasnya.

Pembangunan Foodcourt Ganggu Proses Belajar Mahasiswa

 

dokumen.net

Pembangunan gedung foodcourt Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN SGD) Bandung mengganggu proses belajar mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum.(FSH) Akibatnya mereka mengeluelukan pembangunan tersebut karena suara yang bising terdengar sampai ruang kuliah.

Mahasiswa FSH, Fadli Robbi mengatakan, pembangunan tersebut sangat mengganggu. Ia mengharapkan, proyek ini segera terselesaikan.“Selama proses kuliah dari belakang sering berisik, kuliah juga jadi tidak fokus karena terganggu dengan suara yang bising," katanya.

Sementara itu, Kasubag Humas, Saepudin mengatakan proses pembangunan dimulai sejak tahun lalu, pasalnya ruang kantin yang sudah ada sekarang tidak memadai. “Bangunan itu digarap tepatnya sekitar Juli 2014 dan masih cukup baru. Tempat ini akan dijadikan pujasera dan minimarket baru karena tempat yang sekarang itu sudah cukup sempit,” ujarnya..

Rencananya pembangunan tersebut rampung di pertengahan 2015. “Karena sesuai dengan SOP, pembangunan tersebut memerlukan waktu, tidak serta merta langsung jadi satu atau dua bulan. Jadi tergantung juga pada pendanaan atau bisa juga dari segi iklim yang saat ini kurang bagus,” pungkasnya.

Borkat, Sebuah Inovasi Bagi Pecinta Borondong

 

Kemasan Borondong Coklat (Borkat) Produksi Ibu Osih (Foto: Wisma Putra)

Masih ingatkah anda dengan makanan tradisional sunda bernama borondong? Bentuknya bulat, terbuat dari gabah ketan dengan dibumbui gula merah dan dikeringkan hingga matang atau lirik lagu ini “Borondong garing ider kota pilemburan, Borondong garing haleuang katineung ati”, mungkin bait lagu Nining Meida tersebut telah dikenal oleh banyak orang khususnya orang sunda.

Ya penganan khas sunda berasa manis dan legit dimulut ini ternyata masih menjadi buruan masyarakat Indonesia. Menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang semakin canggih, ternyata borondong juga memiliki tampilan yang baru dan lebih menarik.

Adzan berkumandang, subuh telah tiba, matahari mulai bersinar menerangi langit Bandung selatan. Setelah menunaikan ibadah shalat subuh, Tepat Pukul 05.00 Wib para ibu di Kampung Sangkan, Desa Laksana, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung mulai melakukan aktivitasnya sebagai ibu rumahtangga, selain itu mereka mempunyai pekerjaan sampingan sebagai pengrajin borondong.

Borondong diproduksi di daerah Ibun, tak banyak yang tau mengenai daerah Ibun. Kebanyakan orang hanya mengetahui borondong penganan asli Majalaya karena banyak dipasarkan di Majalaya

Jika biasanya borondong hanya berwarna putih atau coklat kemerahan saja, kini borondong bisa kita temukan dengan berbagai warna. Warna merah, coklat, pink, hijau, bahkan biru. Kemasannyapun tidak sekedar menggunakan plastik yang kemudian digantung untuk dipajang di toko central oleh-oleh. Kini borondong bisa kita temui dalam kemasan toples kecil dengan corak dan warna borondong yang unik dan pastinya disukai oleh anak-anak.

Namanya adalah “Borkat” kependekan dari “Borondong Coklat”. Borkat adalah hasil inovasi baru dari keluarga Ibu Osih yang sudah sejak 20 tahun lalu membuat borondong.

Bermula sejak dua tahun kebelakang, tepatnya tahun 2012, anak ke empat dari Ibu Osih, Imas membuat borondong dengan tampilan yang berbeda. Ia memberikan adonan coklat panas ke borondong yang sudah jadi dan siap untuk dimakan. Kemudian ia menghiasnya dengan warna-warni coklat serta beberapa di antaranya ditaburi bubuk wijen.

Nama borkat ini mungkin belum dikenal banyak orang, namun bisa jadi borkat ini menjadi buruan para pecinta kuliner tradisional seperti halnya Chocodot yang sudah dikenal dimana-mana sebagai oleh-oleh khas Kota Garut. Borkat hasil buatan tangan Ibu Osih bisa didapatkan dengan harga berkisar 20 ribu rupiah hingga 25 ribu rupiah.

Cara membuatnya pun tidak sulit. Setiap harinya Ibu Osih bisa menghabiskan 50 kilogram gabah ketan yang masih belum terlepas dari cangkangnya. Kemudian semua gabah itu di sangrai hingga matang dan mengembang berwarna putih, prosesnya pun masih sangat sederhana, Ibu Osih masih menggunakan tungku pembakaran di dalam dapurnya. Prosesnya hampir sama seperti membuat popcorn.

Kemudian hasil sangraian disimpan di atas tungku beberapa saat untuk membuatnya lebih kering. Setelah itu gabah dipilah dan dipisahkan dari cangkang supaya lebih bersih. Dari sana baru bisa diolah menjadi borondong garing, borkat atau borondong enten.

Cara membuat borondong garing sediri hanya membutuhkan beberapa tahap lagi. Yakni dengan mencapurkan gula merah yang telah dicairkan dengan gabah ketan yang sudah disangrai untuk kemudian dicetak dengan tangan menjadi bentuk bulat atau pipih.

Adonan cetakan dibuat sepadat mungkin agar setiap satuan gabah tidak saling terlepas satu sama lain. Setelah itu borondong garing siap untuk di oven atau di keringkan di bawah matahari hingga matang. Borondong garing yang sudah jadi inilah yang kemudian Ibu Osih dan anaknya hias dengan berbagai jenis coklat untuk menjadi borkat atau borondong coklat.

Sedangkan untuk membuat borondong enten hanya mencampurkan gula merah, vanili, serta kelapa yang dijadikan adonan sedikit ketal dan padat seperti wajik untuk kemudian dibaluri gabah ketan yang telah disangrai tadi. Rasa berondong enten lebih manis dibandingkan berondong garing, karena mengandung lebih banyak gula. Ibu Osih menvariasikan berondong enten menjadi beberapa rasa, yakni rasa nanas, pisang dan juga jahe.

Di musim menjelang lebaran atau hai raya lainna sepeti natal dan tahun baru, biasanya Ibu Osih bisa menjual sekitar 200 toples borkat. Sedangkan untuk penjualan borondong, bisa mencapai sekitar 20 karung yang didalamnya terdapat sekitar 100 bungkus borondong. Jika biasanya Ibu Osih hanya menghabiskan gabah ketan 50 kilo saja, liburan tiba ia bisa menghabiskan 1 kuintal gabah ketan dalam 1 hari.

Pabrik rumahan produksi borondong seperti Ibu Osih yang berada di Kampung Sangkan Desa Laksana Kecamatan Ibun ini tidak berdiri sendirian. Kampung yang ditinggali Ibu Osih memang cukup terkenal dengan pusat pembuatan borondong, karena terdapat 12 pabrik rumahan yang sama-sama membuat borondong seperti Ibu Osih.

Inovasi borkat inilah yang menjadi nilai tambahan bagi pelanggan setia Ibu Onah untuk tetap menjadi pembeli setia. Tak hanya itu, Ibu Onah biasanya memasok borondong buatannya ke pasar Cililin Kabupaten Bandung.

“Sudah sejak lama saya menjadi supllayer borondong Bu Osih, semakin banyak varian rasa dari borondong dan saya yakin borondong Sangkan akan terus dikenal namanya,” ujarnya.

Berkat ketekunan dan keteguhan ibu memproduksi borondong, kini 5 naknya telah berhasil ia sekolahkan hingga perguruan tinggi. Satu diantaranya menjadi dokter, dua diantaranya menjadi perawat, dan dua anak yang lain meneruskan usaha produksi borondong dengan membuka cabang yang lain.

Pelayanan Publik Mengantarkan Desa Margamukti menjadi Desa Terbaik

 

Perangkat Desa Margamukti mengangkat Tropy  Juara I Desa Terbaik se-Kabupaten Bandung (Foto: Wisma Putra)

Bandan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Kabupaten Bandung menyatakan Desa Margamukti, Kecamatan Pangalengan sebagai desa terbaik dan mendapatkan tropy juara I Lomba Desa Terbaik Tingkat Kabupaten Bandung. Sedangkan juara II dimenangkan oleh Desa Bojong Soang, Kecamatan Bojong Soang dan juara III dimenangkan oleh Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi.

Kepala Sub Bidang Fasilitasi Pemerintahan Desa BPMPD Tito mengatakan pihaknya sangat mengaspresiasi kepada Desa Margamukti yang berhasil menyabet tropy juara desa tingkat Kabupaten Bandung. “Desa Margamukit sudah bagus. Baik dari pelayanan publiknya, pembangunannya, termasukan kepemimpinan kadesnya,” katanya.

Selain itu, Bagian Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Desa Margamukti Kusnandar mengatakan, Sebagaimana biasa juara I tingkat kecamatan diberbagai bidang Desa Margamukti mewakili Kecamatan Pengalengan dalam lomba desa terbaik tingkat kabupaten, “Dalam persaiangan lomba desa terbaik tingkat Kabupaten Bandung. Desa Margamukti berhasil memenangkan juara I setelah mengalahkan 30 perwakilan desa di Kabupaten Bandung,” katanya.

Desa Margamukti dinyatakaan sebagai juara 1 tingkat Kabupaten setelah berhasil masuk dalam kriteria lomba. Peniilaian lomba desa meliputi penaataan administrasi desa, pembinaan kemasyarakatan, pemerintahan dan aktivitas pembangunan fisik. Selain itu juga Desa Margamukti mewakili Kabupaten Bandung dalam Lomba Desa tingkat Jawa Barat.

Perlombaan dilaksanakan dengan cara membandingkan data potensi yang dimiliki suatu desa dengan desa lainnya yang dilakukan melalui mekanisme penilaian secara berjenjang.

Indikator penilaian yang digunakan oleh tim penilai adalah bagaimana desa tersebut mengelola fasilitas, sarana dan prasana di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, keamanan dan ketertiban serta pemberdayaan kesejahteraan keluarga pada masyarakat desa dan penguatan pembangunan desa, inisiatif dan kreativitas daerah serta tingkat kepatuhan terhadap penyelenggara pemerintahan.

Kusnandar menyebutkan, beberapa penilaian lomba tersebut terpenuhi oleh Desa Margamukti sehingga pada Bulan Januari Tahun 2014 diadakanlah penilaian desa tingkat kabupaten, “Semua penilaian ada di kami. Desa Margamukti paling bisa diandalkan untuk menjadi desa percontohan. Kami disini mengedepankan informasi public yaitu administrasi yang tertata, pelayanan yang bagus dan mengaktifkan PKK hingga organisasi-organisasi yang ada dilingkup desa Margamukti,” sebutnya.

Selain itu juga Desa Margamukti dikenal sebagai peggerak PKK terbaik se Kabupaten Bandung. Kusnandar juga mengatakan, dalam perlombaan desa tersebut untuk pemberdayaan penggeraak PKK mempunyai penilaian tersendiri.

“Dari 10 kriteria lomba, Margamukti masuk dalam tujuh kriteria tersebut dan tim penggerak PKK Margamukti pun dinyatakan sebagi pemenang juara 1 penggerak PKK terbaik tingkat kabupaten juga,” katanya.

Kelebihan Desa Margamukti dengan desa lainnya yaitu sampai saat ini kelengkapan administrasi dari segala surat menyurat agendanya tertata rapih dan inventaris terwat dengan baik. Selain itu untuk mengeluarkan surat ijin harus ada rekomendasi RT/RW dahulu agar mengurangi permasalahan.

Setiap hari kerja pelayanan publik Kantor Desa Margamukti selalu buka untuk melayani kebutuhan administrasi seluruh warga desa yang akan membutuhkan surat menyurat, pelayanan yang dilaksanakan oleh perangkat desa yang sedang bertugas, berbagai macam permohonan surat dari warga masyarakat dari pembuatan KTP, Kartu Keluarga, SKCK sampai dengan Permohonan Pinjaman di Bank.

“Jika ingin mendapatkan surat keterangan semacam SKTM dari desa, yang bersangkutan harus ada rekomendasi dari RT/RW dan akan kami proses. Kalau tidak ada rekomendasi maka tidak akan kami proses itu dilakukan untuk menjaga keamanan dikemudian hari dan mengakui eksistensi atau kinerja RT/RW di lingkungan Desa Margamukti,” ujarnya.

Bukan hanya itu, dalam meningkatkan informasi publiknya Desa Margamukti terus memodernsasikan pelayananny. Sistim antrian layaknya yang digunakan Bank atau Supermarket yang akan melakukan transaksi digunakan untuk menjaga ketertiban masyarakatnya yang akan melakukan pelayanan.

Itu dilakukan, untuk mengurangi citra buruk pelayanan administrasi di kantor-kantor desa atau kantor-kantor camat di Kabupaten Bandung yang selalu menjadi masalah klasik. “Masyarakat terlebih dahulu harus ngantri dan mengambil no antrian, itu dilakukan agar menjaga keamanan dan kenyaman. Yang datang duluan tetep diantrian awal, jadi tidak akan ada yang menyalip. Sebenarnya itu dilakukan ketika penuh saja, kalau kosong ya langsung saja kami layani.”

Kesuksesan Desa Marga Mukti sebagai desa terbaik tingkat Kabupaten Bandung tidak terlepas dari peran Kepala Desa Agus Suherman. Kusnandar mengungkapkan Kepala Desa Margamukti mempunyai kepribadian yang baik dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala Desa. “Selalu mengutamakan kedisiplinan, taat hukum, kebersihan dan setiap pekerjaanya selalu memegang SOP (Standar Operasional),” ungkapnya.

Agus Suherman dikenal sebagai sosok kepala desa yang tegas terhadap warganya, bila ada warga yang mencoba main-main dengannya yang menyangkut masalah hukum, seperti permasalahan surat menyurat yang menyangkut sengketa tanah beliau (Pakades) tidak akan segan dan orang tersebut tidak akan dilayani dan sebelum pemilik tanah tersebut menjual tanah miliknya Pakades menaanyakan alasanya terlebih dahulu kenapa harus menjual tanah.

“Bila itu tidak maslahat bagi keluarganya atau nantinya tanah tersebut akan dibuat semacam pabrik industri yang merusak lingkungan Pakades pasti melarangnya dan prosesnyapun akan dipersulit, karena Pakades sangat memahami akan kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Selain masalah sengketa tanah, Kusnandar juga mengatakan waktu itu ada seorang janda ia ingin menikah lagi dan tidak mempunyai surat cerai, kami tidak diijinkan untuk menerbitkan suratnya dan orang tersebut diminta untuk mengurusi surat-surat perceraiannya.

“Pakades tidak pernah mempersulit asalkan administrasi yang dilakukan masyarakat sesuai prosedur dan kamipun akan melayani dengan baik. Terus juga setiap perijinan surat yang bersangkutan dengan hukum, Pakades selalu mengingatkan kami sebagai pegawai desa agar bekerja sesuai SOP dan disetiap suratnya harus disertai materai 6000, ini dilakukan agar dikemudian hari tidak akan ada masalah,” ungkapnya.

Roni warga Desa Margamukti mengaku, dirinya bangga menjadi warga Desa Margamukti yang dinyatakan sebagai desa terbaik tingkat Kabupaten Bandung. Ia, juga mengatakan, dirinya puas atas pelayanan yang dilakukan petugas Kator Desa Margamukti. “Saya tidak pernah dipersulit, asalkan sesuai prosedur. Petugasnya ramah, sosok kepala desanya tegas, taat hukum dan pengayom bagi warganya,” katanya.

Sementara itu Bupati Bandung H. Dadang M Naser meminta, agar desa-desa lain yang sampai saat ini belum mampu meraih prestasi agar mampu mencontohkan desa-desa terbaik yang sudah menjadi desa percontohan dan mampu menunjukan prestasi terbaiknya.

“Masing-masing kepala desa harus memiliki motivasi untuk membangun desa kea rah perbaikan dan kemajuan. Jangan ragu mencontoh desa lain yang telah maju karena ini demi kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri,” tutupnya.

Banyak Solusi untuk Mengatasi Sampah

Wakil Bupati Bandung, Deden Rumaji berpendapat, permasalahan TPA sebenarnya terjadi hampir di semua TPA yang ada di Jawa Barat, oleh sebab itu pemerintah Jawa Barat harus memikirkan membuat TPA terpadu yang jauh dari pemukiman warga supaya tidak ada perselisihan antara pemerintah dengan masyarakat sekitar TPA. Bahkan, dia mengusulkan pembuatan TPA terpadu tidak berada di pelosok yang jauh dari pemukiman, melainkan di pulau kosong yang tidak ada pendudukanya sama sekali.

"Warga tidak mau kalau tinggal di lingkungan yang berdektan dengan TPA, makanya harus membangun TPA terpadu di pulau kosong. Karena sifatnya terpadu, maka gubernur Jawa Barat yang harus memikirkan pembuatan TPA di pulau kosong tersebut," tutur Deden.

Pembangunan TPA di pulau kosong merupakan solusi paling tepat untuk mecegah gesekan masyarakat dengan pemerintah, jika TPA hanya dibangun di lokasi yang jauh dari masyarakat, permasalahan serupa dikemudian hari masih dimungkinkan terjadi.

Berkaca dari beberapa TPA yang telah beroperasi, walaupun pada saat pembangunan jauh dari pemukiman, namun seiring berjalannya waktu masyarakat banyak yang mendirikan rumah di sekitar TPA karena ada akses jalan dan ekonomi, walaupun keberadaan TPA telah lebih dulu dibanding masyarakat, namun biasanya masyarakat melakukan penolakan terhadap keberadaan TPA.

"Memang dengan membuat TPA di pulau kosong, akan memakan anggaran lebih besar, tapi kalau untuk kebersihan seperti tidak jadi masalah, masyarakat juga pasti membayar jika sampahnya diangkut,"katanya.

Deden menambahkan, TPA yang berada di wilayah Bandung Raya dalam waktu dekat akan habis masa pakainya. Di antaranya TPA Sarimukti dan Babakan pada tahun depan. Sedangkan TPA Legoknangka baru diaktifkan pada 2017.

"Warga di sekitar Legoknangka juga ada yang menolak. Dampak TPA itu kan ditakutkan warga," ujarnya. Keberadaan TPA seharusnya memenuhi beberapa syarat. Seperti sanitasi, penyerapan limbah hingga dampak yang bisa diminimalisir. Namun kenyataannya, lanjut Deden, TPA yang ada saat ini tak memenuhi syarat tersebut.

"Kalau dibuang ke pulau kosong kan jauh dari masyarakat. Di sana bisa diolah dan tidak akan jadi polemik juga soal dampaknya," katanya. Untuk masalah pengangkutan, tutur Deden, bisa dibuat pelabuhan khusus. Armada pengangkutan pun pasti akan disiapkan. Jika menginginkan penyelesaian masalah sampah, harus ada pengorbanan dari segi anggaran.

Terkait masalah TPA Babakan, diakui Deden masih dalam negosiasi dengan masyarakat sekitar. Beberapa desa ada yang mengajukan tambahan permintaan. Namun pembuangan sampah ke Babakan tetap bisa dilakukan. "Makanya harus ada pengelolaan yang terpadu. Kala ditutup kan dampaknya terlihat. Sampah menumpuk di mana-mana. Warga mengeluh karena sampah menumpuk," ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan (Dispertasih) Kabupaten Bandung Erwin Rinaldi mengatakan, pihaknya menargetkan agar 40 persen sampah yang dihasilkan masyarakat bisa direduksi. "Dari seratus persen sampah yang bisa diangkut sekitar 60 pesen pengangkutan dan 40 persen lagi direduksi dan pemilahan di masyarakat," katanya.

Saat ini masyarakat harus memikirkan nilai ekonomis dari sampah tersebut. "Jadi sebelum membuang sampah pilah dahulu, jika ada plastik atau cangkang minuman plastik yang laku untuk dijual pisahkan," ujar Erwin.

Selain itu ia menghimbau kepada masyarakat agar turut membantu mengurangi sampah dari sumbernya. Selain itu Erwin juga menuturkan untuk mendukung gerakan bank sampah yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. "Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah dan bernilai ekonomis," ungkapnya.

Anggapan masyarakat bahwa sampah merupakan barang yang tidak berguna ternyata tak selamanya benar karena jika dikelola dengan benar, sampah dapat memberikan keuntungan. Untuk itu, diperlukan adanya perubahan pengelolaan sampah yang melibatkan masyarakat khususnya dalam hal pemilahan dan pengurangan timbulan sampah.

Di Kabupaten Bandung sebagian masyarakat belum mampu mengelola atau memanfaatkan sampah secara benar, baik dari aspek ekonomi maupun lingkungan. Bank sampah dikelola menggunakan sistem seperti perbankkan yang dilakukan oleh petugas sukarelawan. Penyetor adalah warga yang tinggal di sekitar lokasi bank serta mendapat buku tabungan seperti menabung di bank.

"Di Kabupaten Bandung bank sampah sudah ada satu di Jalan Raya Bojong Soang yaitu Bank Sampah Bandung Mandiri (BSBM)," tutupnya.

GPSS Solusi Tertib Membuang Sampah

 (Foto: Wisma Putra)

 (Foto: Wisma Putra)

Kepala Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan (Dispertasih) Kabupaten Bandung Erwin Rinaldi mengatakan pola pembuangan sampah di Kabupaten Bandung menggunakan konsep 3R Reduce, Reuse, Recycle.

Pemilahan, sampah harus habis di tempat/di sumber itu berfungsi untuk mengurangi pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), jika langkah itu dilakukan maka secara otomatis akan memperpanjang umur TPA.

Pengolahan, masyarakat dilingkungan masing-masing di mulai dari tingkat Idividual atau lingkungan RT, RW, Desa hingga Kecamatan harus ikut berpartisipasi dan bersinergi mendaur ulang sampah agar mengurangi pembuangan sampah ke TPA.

Pembuangan, jika langkah pemilahan dan pengolahan telah dilakukan maka pembuangan sampah ke TPA akan sedikit berkurang. Untuk mewujudkan ketiganaya perlu dilakukam pemberdayaan masyarakat.

"Pemberdayaan masyarakat harus dilakukan. Baik sosialisasi, kampanye, penyadaran dan penegakan hukum," katanya.

Persoalan sampah, bukan hanya tugas dan PR (pekerjaan rumah) pemerintah saja, namun menjadi tanggungjawab bersama. Dibutuhkan kebersamaan antara pemerintah, masyarakat dan pihak swasta dalam penanganannya.

Diungkapkan Erwin, penegakan hukum mengenai sampah di Kabupaten Bandung belum seketat seperti di Kota Bandung yang dimana pembuang sampah sembarangan didenda. Kabupaten Bandung belum mampu menerapkan aturan hukum tersebut karena pada kenyataaannya masih belum efektif.

"Kalaupun itu harus dilakukan di Kabupaten itu dirasa tak akan efektif sebelum stuktur dan kesadaran masyarakatnya karena masih banyak pendekatan lain untuk menyadarkan masyarakat akan sampah.",


TPSS di Kabupaten Bandung Disulap menjadi GPSS

Ada yang baru jika kita melewati Jalan Raya Gading Tutuka Soreang, disana Anda akan menemui
Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS) yang ditata rapih.

Jika sebelumnya disekitaran Jalan Gading Tutuka banyak tumpukan sampah yang berhamburan dipinggir jalan dan merusak pemandangan keindahan kota. Dispertasih Kabupaten Bandung mulai membangun tempat pembuangan sampah sementara yang dinamai GPSS (Gerakan Pembuangan Sampah Sabilulungan).

Tempat pembuangan sampah tersebut dibentuk menjadi bak-bak kecil berukuran 1.5m x 1m berjumlah tiga bak, dicat kuning dan di atas bak tersebut bertuliskan GPSS. Beda lagi jika kita melewati Jalan Raya Nanjung-Soreang. Sebelumnya banyak tumpukan sampah yang berserakan dipinggir jalan tersebut. Saat ini tempat tersebut telash diubah menjadi temapat pembuangan sampah sementara GPSS lengkap dengan taman hiasnya yang menambah asri tempat tersebut.

"Sampah yang tadinya berserakan kini sudah kami rapihkan meski hanya dibeberapa titik saja. Untuk kedepannya kami akan membangun tempat sampah serupa demi menambah kenyamanan dan kebersihan di Kabupaten Bandung," ujar Erwin.

Ini merupakan bentuk dukung kami kepada masyarakat agar tak membuang sampah sembarangan, "kami sudah menetapkan titik pembuangan sampah. Tak apa membuang disana meskipun sampai terjadi tumpukan juga, asal jangan membuang sampah dimana saja yang nantinya akan berceceran."

"Penerapan sistem membuang sampah ke GPSS masih dalam proses sosialisasi karena GPSS baru dibangun di sekitaran Jalan Raya Soreang saja dan nantinya semua titik pembuangan sampah dipinggir jalan yang ada di Kabupaten Bandung akan dibangun GPSS," ujarnya.

GPSS di Kabupaten Bandung mendapat respon baik dari masyarakat Kabupaten Bandung. Nandar Kusnandar (36) warga yang bermukim disekitaran Jalan Raya Gading Tutuka Soreang mengatakan, ini merupakan langkah positif dari Pemkab Bandung yang harus didukung banyak pihak terutama masyarakat.

"Mari dukung gerakan peduli sampah sabilulungan sesuai visi misi bupati," katanya. Ia berharap kepada Pemkab Bandung agar membangun GPSS disemua titik pembuangan sampah sementara di Kabupaten Bandung. "Jangan hanya di Soreang, di daerah lain juga masih banyak agar masyarakat tertib membuang sampah, jadi jika banyak GPSS dibangun tidak ada lg masyarakat yang membuang sampah ke sungai atau di pinggir jalan," tutupnya.

10 Hari Pakum, TPA Babakan Dibuka Kembali

(Foto: Wisma Putra)

Terkait pencemaran lingkungan, di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Babakan, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ditutup sementara oleh warga. Satu-satunya TPA di Kabupaten Bandung itu ditutup oleh warga di tiga desa yaitu Desa Babakan, Desa Ancol, Kecamatan Ciparay dan Desa Rancakole, Kecamatan Arjasari.

Pantauan dari lapangang, TPA yang telah berumur 22 tahun itu ditutup selama sepuluh hari terhitung dari Tanggal 1-10 Januari 2015. Akses jalan menuju TPA tersebut diblokir puluhan warga, ditutup dengan menggunakan bambu. Terlihat warga berlalulalang melakukan pemblokiran. Belasan truk sampah berjajar karena tidak bisa masuk ke lokasi pembuangan. Hanya terlihat beberapa orang pemulung yang sedang memilah-milah sampah dan mencari benda benda yang dapat dijual.

Dari penutupan tersebut gunungan sampah yang menimbulkan bau tak sedap dan mengundang lalat, sangat mudah ditemui. Seperti yang terlihat di Jalan Raya Gading Tututuka, Sorean, Banjaran, Ciwidey, Pangalengan, Baleendah, Dayeuh Kolot, Majalaya. Dibiarkan numpuk di tepi jalan.

Pengelolaan sampah yang buruk menyulut emosi warga hingga melakukan penutupan. TPA tersebut telah mencemari kualitas air dan berdampak buruk. Saluran pembuangan air menjadi keruh dan sumur menjadi kotor. Selain itu, bau yang tidak sedap juga ddituding sebagai penyebab kemarahan warga hingga warga banyak yang terjangkit sejumlah penyakit mulai dari pernafasan, hingga penyakit kulit.

Penutupan TPA Babakan menuai pro dan kontra. Ada yang setuju TPA ditutup karena alasan pencemaran lingkungan dan ada juga yang tidak setuju TPA ditutup karena alasan membunuh mata penceharian para pemulung.

Umur TPA Babakan hampir sama dengan umur anak pertama saya. "Kami harus berharmoni dengan bau busuk, warga sudah kesal. Saluran air tercemar dan banyak penyakit yang ditimbulkan wajar saja kami memblokade akses masuk TPA," ujar Acep Supriatna (46) salahsatu warga Babakan.

Beda lagi dengan Undang (54) pemulung di TPA yang mengatakan dirinya harus berhenti mencari barang bekas selama penutupan. Dirinya menyadari sampah-sampah tersebut banyak menimbulkan konflik, "Haarus bagaimana lagi karena matapenceharian saya sehari-hari sebagai pemulung di TPA Babakan,” ujar Undang yang telah menjadi pemulung selama enam tahun.

Sama halnya dengan keluhan warga lainnya, pedagang di pasar-pasar tradisional di Kabupaten Bandung mengeluhkan penutupan TPA Babakan yang mengakibatkan banyak tumpukan sampah baik di tempat pembuangan sampah sementara (TPSS) di pinggir jalan maupun TPSS di pasar-pasar.

Rina Sukarsih (38) pedagang kelontongan di Pasar Baru Majalaya menuturkan, tumpukan sampah di TPS menggunung, bau busuk sangat mengganggu para pedagang. "Bayangkan saja selama sepuluh hari sampah tidak dibuang-buang," tuturnya.

Diakui oleh Ujang Sujana atau Jaja Petugas TPA Bababakan yang mengungkapkan bahwa penataan sampah di TPA Babakan dinilai masih belum mencapai apa yang diinginkan masyarakat. Namun pada realisasinya pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada warga.

“Masih banyak yang harus dibenahi salahsatunya penataan saluran air lindi yang berdampak pada sumber air warga,” ungkapnya.

Banyak kendala yang ditemui di lapangan. Jaja berharap kepada dinas terkait agar menambah alat berat untuk menata sampah di TPA. Dari tiga alat berat di TPA Babakan hanya saatu alat berat yang dapat digunakan dan dua lainnya rusak tidak bisa digunakan.

“Saya berharap kepada pemerintah agar menambah kembali alat berat, karena menurut saya sampai saat ini pekerjaan operator belum maksimal, soalnya saat musim hujan tiba saya takut terjadi longsor jika penataannya tidak baik,” katanya.

Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh warga. Mereka berharap agar pemerintahan setempat khususnya Pemkab Bandung agar segera menyelesaikan permasalahan ini.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan (Walhi) Jawa Barat Dadan Ramdan menanggapi juga permasalahan sampah di Kabupaten Bandung. Ia berujar setelah UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, konsep TPA sebagai Tempat Pembuangan Akhir telah berubah menjadi Tempat Pemerosesan Akhir.

“Tapi selama ini Pemkab Bandung tidak pernah memperbaiki kebijakan pengelolaan sampah. Seharusnya Pemkab Bandung melakukan perbaikan sistem pengelolaan sampah. Namun tidak dijalankan, pola penanganan cara lama jelas bermasalah karena tidak sesuai juga dengan standar teknis pengelolaan TPA,” ujarnya.

Ia juga menganggap, pola penangan sampah dengan open dumping seharusnya ditinggalkan. Amanat UU adalah sanitary land fill dengan amdal yang benar. Pola penangan sampah di TPA Babakan menggunakan pola open dumping jelas akan menimbulkan masalah. Selain sistemnya buruk, amdalnya tidak jelas, pasti warga dan lingkungan hidup sekitar dirugikan. “Warga berhak memprotes, dan seharusnya ini jadi evaluasi dan diubah sistemnya.”

“Pola penanganannya masih kuno dengan pola angkut buang ke TPA atau pola open dumping yang jelas-jelas sudah tidak dibolehkan. Sebenarnya tahun 2009 sudah ada perda tentang pengelolaan sampah berbasis masyarakat namun tidak pernah dijalankan,” ujar Dadan.


Terjadi Pertemuan Antara Warga dan Pemerintah

(Foto: Wisma Putra)

Setelah kejadian tersebut pejabat di lingkungan Pemkab Bandung melaksanakan pertemuan antara Wakil Bupati Bandung Deden Rukman Rumaji dengan perwakilan masyarakat sekitar TPA Babakan di ruang rapat Wabup Bandung awal Januari lalu akhirnya memberikan izin pembuangan sampah sampai 30 Juni 2016 mendatang.

Pertemuan tersebut dihadiri Kepala Dinas Perumahan Tata Ruang dan Kebersihan Erwin Rinaldi, Kabid Kebersihan Cendra Tresnayadi, Kepala Desa Babakan Dadang Holiludin, Kepala Desa Ancol Mekar Empat Patimah, Ketua Karang Taruna Kecamatan Arjasari Gumilar Guntur, dan puluhan warga.

Kepala Dinas Perumahan Penataan Ruang dan Kebersihan (Dispertasih) Kabupaten Bandung Erwin Rinaldi mengatakan, setiap harinya sampah di Kabupaten Bandung mencapai 7.000 meter kubik dan baru bisa diangkut 1.000 meter kubik dengan jumlah armada pengangkut sampah sebanyak 70 truk sampah. "Namun angkutan sampah ini dilarang warga pada hari Minggu dan hari-hari besar malah mulai 1 Januari dilarang sama sekali, katanya.

Diungkapkan oleh Erwin, penutupan tersebut membuat repot, saat warga melakukan penutupan pihaknya harus memutar otak dan melakukan musyawarah bersama antara dinas terkait dengan warga bersangkutan.

"Permasalahan tersebut menjadi tanggungjawab bersama dan kami upayakan untuk dibuka kembali, karena keberadaan TPA masih dianggap penting dan dibutuhkan didaerah manapun juga. Hasil dari musyawarah tersebut TPA Babakan bisa digunakan kembali sampai Tahun 2016 nanti," ungkapnya.

Erwin berharap kepada warga yang ada disekitar TPA Babakan agar tidak terjadi lagi permasalahan selanjutnya. "Semua permasalahan sudah clear. Masyarakat harus sabar sampai kami mencari TPA pengganti dan TPA legok Nangka di Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung dibuka Tahun 2017 mendatang," tutupnya.

Wakil Bupati Bandung, Deden Rukman Rumaji memohon maaf atas tersendatnya pelayanan sampah kepada masyarakat selama dua pekan lalu. Keterlambatan yang disebabkan penolakan dari warga di sekitar TPA Babakan dan berakhir dengan penutupan untungnya saat ini TPA Babakan sudah dapat difungsikan kembali.

"Alhamdulilah TPA Babakan sekarang sudah bisa dipakai lagi. Warga di sana sepakat kalau usia TPA itu diperpanjang selama 1,5 tahun lagi. Mudah-mudahan saja nanti TPA Legoknangka di Nagreg milik Pemprov Jabar bisa segera dioperasikan," ujarnya.

Selain itu, lanjut Deden, meski telah dioperasikan kembali, untuk pengangkutan sampah yang telah menggunung tidak bisa sekaligus. Namun dilakukan secara bertahap. Serta untuk hari Minggu aktivitas pengangkutan sampah ke TPA Babakan diliburkan. "Kalau hari Minggu memang ada kesepakatan dengan warga sekitar TPA tidak boleh ada pengangkutan. Jadi saya mohon masyarakat bisa bersabar.

Deden melanjutkan, untuk penanganan sampah ke depannya, kata dia, pihaknya akan mendorong dibuatnya regulasi yang mengatur industri dan perumahan besar agar memiliki fasilitas pengolahan sampah sendiri. "Nantinya, pengembang yang akan membangun perumahan atau pengusaha yang akan mendirikan industri disyaratkan untuk mengelola sampah sendiri. Karena kalau diserahkan pada pemerintah malah hanya mendatangkan masalah baru," katanya.


Berharap TPA Legok Nangka Segera Dibuka

(Foto: Wisma Putra)

Pemerintah Kabupaten Bandung berharap TPA Legok Nangka di Kecamatan Nagreg dioperasikan lebih cepat dari rencana, "Pemprov Jabar berencana mengoperasikan TPA Legok Nangka di Tahun 2017, tapi kami berharap lebih cepat lagi yaitu di akhir Tahun 2016," kata Erwin.

Ia mengungkapkan, pihaknya terus berupaya dan optimis menangani sampah, mengingat TPA Legok Nangka yang diharapkan bisa segera beroperasi dapat mengatasi sampah di Kabupaten Bandung. "Optimisme harus di bangkitkan, apalagi jika TPA regional Legok Nangka berjalan maka kami optimis penanganan sampah di Kabupaten Bandung akan bisa teratasi," katanya.

Jika hal tersebut belum bisa terealisasikan maka pihaknya akan mencari alternatif lokasi TPA. "TPA lokal di Babakan Kecamatan Ciparay sudah hampir mencapai umur maksimal, kami upayakan mencari lokasi lain untuk tempat pembuangan baru sebelum TPA regional Legok Nangka beroperasi," katanya.

Banjir di Kabupaten Bandung dalam Kacamata Sejarah

Sungai Citarum pada masa lalu sangat terjaga keasrian dan kelestariannya, namun ternyata sejarah mencatat bahwa Citarum sudah mengalami banjir di beberapa daerah sejak dahulu kala. Oleh. karena itu pada tahun 1810, Bupati Bandung saat itu, R.A Wiranatakusuma II memindahkan ibu kota Bandung dari daerah Krapyak (Dayeuh Kolot) ke daerah Bandung tengah yang bertahan hingga saat ini.

Hingga saat ini, banjir sungai Citarum masih rutin terjadi setiap musim penghujan datang. Daerah Dayeuh Kolot dan sekitarnyapun seringkali terendam banjir. Namun demikian, masalah yang ditimbulkan saat ini jauh lebih kompleks.

Pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk yang memberikan beban berlebihan terhadap daya dukung lingkungan, semakin diperparah dengan kurang bijaknya perilaku manusia di dalam mengelola sumber daya alam seperti penggundulan hutan, pembuangan limbah rumah tangga, peternakan, industri, serta penyalahgunaan tata ruang.

Jika tempo dulu sejarah mencatat keluhan masyarakat pada saat banjir hanya berupa penyakit pilek dan diare, maka kini permasalahannya jauh lebih kompleks. Selain gatal-gatal dan penyakit kulit, gangguan pernapasan juga sering timbul akibat bencana banjir, bahkan tak jarang harta bahkan jiwa juga menjadi korban dikarenakan daya rusak banjir yang jauh lebih besar.

Air datang dan naik perlahan, hingga masyarakat desa masih sempat mengemasi harta bendanya dan mengungsi, kini air datang tiba-tiba dan menyapu desa dalam sekejap. Hal ini mengakibatkan beberapa rumah rusak berat, dindingnya bahkan sebagian besar bangunan rumah ikut terbawa air.

Kondisi ini tercipta tak lain akibat kontribusi kerusakan lahan terutama di daerah hulu. Praktek teknologi pertanian dan pengelolaan lahan yang tidak ramah lingkungan banyak terlihat di sekitar kawasan hulu.

Pertanian kentang yang banyak menyebabkan erosi dapat berakibat terjadinya degradasi lahan dan penurunan kapasitas pengaliran sungai akibat sedimentasi yang tinggi. Penanaman rumput gajah di kawasan puncak Gunung Wayang yang banyak terlihat bukan merupakan pilihan yang tepat terutama untuk kawasan lindung dengan kemiringan terjal.

Pemanfaatan rumput gajah sebagai makanan ternak yang murah telah menjadikan alasan mereka untuk mengesampingkan kaidah-kaidah kelestarian alam. Kebutuhan untuk bertahan hidup dan memperoleh penghidupan yang mencukupi telah menjadi faktor utama penentu perilaku masyarakat di sekitar kawasan hulu.

Permasalahan yang dihadapi oleh sungai Citarum saat ini cukup kompleks, hingga penyelesaian sederhana untuk satu bidang atau di lokasi tertentu saja tidak lagi memadai. Untuk itu penanganan Citarum membutuhkan perhatian dan sumbangsih semua pihak untuk ikut membantu, bersama memperbaiki kondisi yang memprihatinkan ini. Mulai dari hulu hingga hilir.

Penanganan ini membutuhkan keterpaduan nyaris di seluruh bidang. Hal ini membutuhkan kerjasama, tindakan nyata, kordinasi, konsolidasi dan komunikasi intensif di seluruh para pemangku kepentingan; pemerintah, pihak swasta dan masyarakat.

Pada Tahun 1970 s/d 80-an wilayah Baleendah 90 persen adalah daerah pertanian (persawahan). Namun pada tahun 80-an Kecamatan Baleendah direncanakan menjadi Ibukota Kabupaten Bandung. Maka dibangunlah sarana/prasarana di wilayah itu termasuk gedung DPRD yang sangat megah. Perumahan umum, tempat ibadah dan Sekolah pun dibangun disana sehingga merubah sebagian besar wilayah pertanian menjadi gedung/bangunan.

Namun banjir besar yang melanda Bandung Selatan sekitar Tahun 1986, membuat para petinggi memindahkan Ibukota Kabupaten Bandung ke Kecamatan Soreang. Sehingga gedung DPRD yang baru selesai dibangun sia sia dan terbengkalai. Tetapi saat ini ternyata gedung tersebut dijadikan Rumah Sakit.

Hampir setengah luas lahan produktif di Kecamatan Baleendah berubah menjadi gedung dan bangunan, wilayah resapan air di sekitar Sungai Citarum ini mulai berkurang. Pada Tahun 1986 terjadilah banjir besar yang menenggelamkan Kecamatan Baleendah dan dua Kecamatan yang berdekatan dengan Baleendah yaitu Kecamatan Dayeuh Kolot dan Bojong Soang.

Dalam perjalanan sejarah Sunda, Citarum erat kaitannya dengan Kerajaan Taruma, kerajaan yang menurut catatan-catatan Tionghoa dan sejumlah prasasti pernah ada pada abad ke-4 sampai abad ke-7. Komplek bangunan kuna dari abad ke-4, seperti di Situs Batujaya dan Situs Cibuaya menunjukkan pernah adanya aktivitas permukiman di bagian hilir. Sisa-sisa kebudayaan pra-Hindu dari abad ke-1 Masehi juga ditemukan di bagian hilir sungai ini.

Sejak runtuhnya Taruma, Citarum menjadi batas alami Kerajaan Sunda dan Galuh, dua kerajaan kembar pecahan dari Taruma. Citarum juga disebut dalam Naskah Bujangga Manik, suatu kisah perjalanan yang kaya dengan nama-nama geografi di Pulau Jawa dari abad ke-15. Dan sekarang banjir telah kembali lagi hal ini disebabkan beberapa hal seperti sungai yang sudah dangkal dan di bukanya beberapa bendungan yang menahan aliran Citarum.

Bojong Soang, Baleendah dan Dayeuh Kolot merupakan tiga kecamatan di Kabupaten Bandung yang menjadi langganan bencana banjir saat musim hujan tiba. Tiga kecamatan tersebut menjadi wilayah genangan air setelah Sungai Citarum meluap.

Setiap tahun banjir terjadi, disebabkan alih fungsi lahan produktif, wilayah resapan air yang semakin massif berubah menjadi pemukiman, industri, penyempitan dan pendangkalan anak-anak sungai. Selain itu, Curah hujan yang tinggi, pola kehidupan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan kurang.


Perjalanan Banjir di Kabupaten Bandung

- Tahun 1986 terjadi banjir besar yang menenggelamkan tiga kecamatan di Kabupaten Bandung yaitu Kecamatan Bojong Soang, Baleendah dan Dayeuh Kolot.

- Tahun 1991-1992 perluasan Sungai Citarum dan banjir mulai berkurang.

- Tahun 1994 banjir datang kembali karena pembangunan terjadi dimana-mana yang mengakibatkan wilayah resapan air tertutup dan Pemerintah Kabupaten Bandung melakukan pengerukan efektif setiap 3-4 tahun sekali.

- 1997 terjadi lagi dan pengerukan sungai yang dilakukan secara berkala dirasa tidak efektif karena pembangunan terus terjadi.

- Tahun 2002 lalu berlaku siklus lima tahunan, lima tahun berikutnya banjir pasti besar. seperti pada Tahun 2007, 2010 dan 2014-2015.


Waspada Banjir Siklus Lima Tahunan

Hujan deras mulai melanda berbagai daerah di Indonesia. Beberapa tempat seperti di Kabupaten Bandung dan sekitarnya terendam banjir akibat hujan deras pada bulan November Tahun 2014. Banjir ini membuat ribuan warga harus meninggalkan tempat tinggal mereka dan harus rela harta benda mereka terendam dan hanyut terbawa oleh arus banjir.

Curah hujan yang semakin meninggi adalah penyebab banjir di Kabupaten Bandung dan sekitarnya. Curah hujan tinggi yang dapat diukur dengan instrument weather station ini, menyebabkan beberapa sungai dan aliran air meluap. Luapan air tersebut masuk ke pemukiman warga Kabupaten Bandung dan menyebabkan banjir.

Hendrawan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung mengatakan, siklus banjir lima tahunan mengancam tiga kecamatan di Kabupaten Bandung. Ia memprediksi, apabila musim hujan panjang terjadi pada akhir dan awal tahun ini, daerah Bojong Soang, Baleendah dan Dayeuh Kolot akan dilanda banjir besar.

Siklus lima tahunan tersebut, terakhir terjadi pada Tahun 2010. Pada saat itu ribuan rumah terendam air dengan ketinggian empat meter. Sampai saat ini, BPBD terus mensosialisasikan hal tersebut setelah melakukan pengkajian terlebih dahulu. Untuk memantau perkembanagan bencana banjir di Kabupaten Bandung BPBD berbagi informasi dengan BMKG.

Sudah 14 hari ratusan rumah terendam banjir. BPBD meyakini banjir yang datang di penghujung 2014 ini merupakan tahap pertama dari bencana banjir yang rutin berulang setiap tahunnya.

“Ini masih awal pemanasan dari sebuah bencana banjir di Bandung Selatan. Karna kalau saya perhatikan curah hujan yang melingkupi Tahun 2014 baru mencapai 400-500 mm belum sekencang curah hujan Tahun 2010 yang mencapai 600 mm dan kemungkinan masih ada banjir-banjir susulan karena belum ada kenaikan curah hujan yang signifikan,” katanya.

Banjir yang berasal dari hujan lebat pada Jum’at (19/12/2014) dini hari, yang berlangsung beberapa jam membuat air mengenang mencapai ketinggian 1,5-4 meter di permukiman warga yang berada di bantaran Sungai Citarum

Menurut Hendrawan, kondisi tersebut diperparah dengan tingkat sedimentasi di aliran sungai yang berhulu di Cisanti atau Lereng Gunung Wayang dan bermuara di Laut Karawang ini yang melewati Kecamatan Bojong Soang, Baleendah dan Dayeuh Kolot meninggi. Hal tersebut mengakibatkan sungai menjadi dangkal.

Tiga kecamatan tersebut menjadi wilayah genangan air dan lima kecamatan menjadi pendukung atau penyumbang air yaitu Pameungpeuk, Banjaran, Rancaekek, Majalaya dan Cielunyi. “Air dari hulu-hulu sungai, baik dari Kabupaten Sumedang, Kota Bandung maupun Kabupaten Bandung sendiri airnya berpusat ke satu aliran Sungai Citarum di Kecamatan Dayeuh Kolot,” ujarnya.

Pada bencana banjir tahun ini BPBD Kabupaten Bandung mengerahkan semua petugasnya yang berjumlah 32 orang dibantu petugas BPBD Provinsi berjumlah 25 orang dan 300-350 orang relawan yang tergabung dari semua elemen.

Untuk menghadapi banjir tahun ini BPBD tidak ada kekhawatiran. “Sampai kapanpun kami siap, kerja kami 2-4-7 (24 jam dalam sehari dan 7 hari dalam seminggu, kami tidak mengenal kalender merah).”

Dalam pelaksanaanya, BPBD Kabupaten Bandung mempunyai sistim kerja yang terkordinir, Inside Commander merupakan sistim kerja yang dilaksanakan dengan menyatukan satuan kewilayahan TNI, Porli, Dinas terkait, relawan dan masyarakat.

Mereka yang menjadi relawan, disebarkan dibeberapa titik pos pengungsian dan kantor OPD harian. Setiap perwakilan OPD wajib hadir di kantor OPD harian dan melaksanakan peninjauan lapangan dan stanby di dapur umum.

Sementara itu, Kepala Harian Badan Penanggulangan Bencana Derah Kabupaten Bandung Marlan mengungkapkan jumlah pengungsi Banjir di tiga kecamatan tersebut mencapai 36 ribu jiwa. “Korban setiap tahunnya sama saja, tahun sekarang dan tahun kemarin tidak beda jauh. Saat ini 36 ribu rumah terendam sementara untuk yang mengungsi ada sekitar 15-16 ribu jiwa dan sisanya bertahan di rumahnya,” ungkapnya.

Gedung Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), INKANAS, Juang 24, Kantor Kelurahan Baleendah dan tenda-tenda yang tersebar di 30 titik menjadi tempat hunian sementara para pengungsi.

“Karena Kabupaten Bandung belum punya tempat pengungsian yang respentatif, tidak punya selter yang lebih baik, jadi para korban banjir diungsikan hunian sementara dan meminjam gedung-gedung pemerintah,” ujarnya.

Musibah bencana banjir di Kabupaten Bandung menjadi perhatian banyak orang. Relawan dan Pejabat pemerintahan berdatangan meninjau ke lokasi bencana untuk memberikan bantuan. Pejabat Derah, Provinsi sampai Pemerintah Pusat hadir memeberikan bantuannya dari mulai pakaian, sembako, materi dan support kepada para koban banjir.


Segera Mengungsi Ketika Banjir Tiba

Melelui Hermawan, BPBD menghimbau agar masyarakat tetap meningkatkan kapasitasnya dan mampu bertahan dalam kondisi apapun saat musim hujan dan banjir tiba. “Kalau memang tidak bisa pindah. Bisa pindah lebih baik, tidak bisa pindah berharmoni dengan bencan.”

Masyarakat harus menyiapkan enam langkah bencana yang baik. “Ketika tidak mampu pindah rencanakan evakuasi, persiapkan bekal evakuasi, pastikan medapatkan informasi terkkini tentang bencana, satukan dokumen penting dalam satu file yang aman, mengungsi saat terjadi bencana dan memahami zona atau titik evakuasi.” tutupnya.

Seperti yang dilakukan Edi Suganda (67) warga Cigosol, ketika hujan deras turun dan Sungai Citarum mulai meluap ia dan keluarga langsung mengungsi. Ia mengatakan dirinya telah melakukan persiapan sebelum banjir tiba. “Saya sudah mempersiapkan semuanya dari jauh-jauh hari dan mengamankan semua dokumen penting dri mulai Ijasah, Kartu Keluarga, Surat Tanah dan lain-lain,” ungkapnya.

Meski banjir setiap tahunnya terjadi dan menimpa keluarga kecilnya Edi, ia tak pernah menyalahkan pemerintah karena banjir yang terjadi di Kabupaten Bandung merupakan suatu bencana yang tak bisa diprediksi.

“Bencana alam terjadi bukan disini saja, di Aceh, Jawa dan daerah lainya terjadi,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan, biasanya orang yang menyalahkan pemerintah karena bencanai ini merupakan pndatang dan orang yang baru merasakan tidur di pengungsian. Tidak mendapatkan bantuanlah, makanlah atau apa itu biasanya yang mereka katakan.

Bagi kami yang sudah lama dan menjadi langganan banjir kami turut terimakasih kepada pemerintah karena telah memberikan bantuan kepada masyarakat seperti tenda-tenda pengungsian, makanan, pakaian, pengobatan gratis dan lainnya. “Ya, mau apalagi karena ini bencana alam yang tak dapat di prediksi.”

Selain itu Jajat (29), salah sopir angkot harus berhenti dulu menarik angkotnya karena akses Banjaran-Dayeuh Kolot terputus akses jalannya krena terkena genangan air. Saat banjir tiba Jajat menjadi penarik perahu demi menafkahi anak dan istrinya.

“Kalau tahun-tahun sebelumnya ketika banjir tiba saya pasti nganggur dan berhenti menarik angkot, semenjak saya membeli perahu pada saat banjir tiba saya berubah profesi menjadi penarik perahu,” ungkapnya.

Dari hasil tarikan perahunya Jajat mampu menafkahi keluarganya dan mengebulkan erus dapurnya. “Alhamdullilah, sekali narik dapat 3o ribu. Biasanya setengah hari bisa dapat 400 ribu,” ujarnya.

Banjir yang terjadi di Kabupaten Bandung tidak dijadikan susaah jika masyarakatnya mau bergerak, ketika perekonomian mereka tersendat karena banjir banyak yang bisa mereka lakukan. “Ada yang menjadi tukang perahu, memancing di genangan air banjir, menjadi tukang parkir atau pendorog mobil, mengumpulkan barang-barang bekas seperti pelastik bekas makanan. Itukan mempunyai nilai ekonomis dan akan membantu perekonomian mereka yang menjadi korban banjir,” tutup Hendrawan.


Petikan wawancara Kerteraharja dengan Direktur Wahana Lingkungan Jawa Barat (Walhi Jabar) Dadan Ramadan menyoal Banjir di Kabupaten Bandung via surat elektronik.

1. Penyebab bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Bandung?

Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum merupakan salah satu DAS Strategis di Jawa Barat yang sedang ditangani oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dengan dukungan dana terbesar dibanding alokasi untuk daerah aliran sungai lainnya di Jawa Barat.

Wilayah DAS Citarum hulu adalah wilayah langganan banjir tahunan. Dari kajian Walhi Jawa Barat, banjir tahunan di wilayah Bandung Selatan (Cekungan Bandung) disebabkan oleh degradasi siklus hidrologi di DAS Citarum bagian hulu yang dialami oleh sungai Cikapundung, Citepus, Cirasea, Cipamokolan, Cidurian, Citarik, Cisangkuy, Ciminyak, Ciwidey, Cihaur dan anak-anak sungai lainnya.

Bukan karena faktor alam, banjir tahunan lebih diakibatkan karena salau urus wilayah yang dilakukan oleh pemerintah yang menimbulkan degradasi fungsi hidrologis DAS.

Degradasi fungsi hidrologi akibat alih fungsi lahan di das citarum yang terus bertambah di kawasan hutan dan luar kawasan hutan (perdesaan dan perkotaan) oleh permukiman, perumahan mewah, industri, dan sarana komersil lainnya. Berdasarkan perhitungan, luasan lahan kritis di cekungan Bandung mencapai 96.668,84 ha dan praktik alihfungsi lahan menghasilkan jumlah air limpasan mencapai 3.924 milyar meter kubik /tahun dan sedimentasi mencapai 8.207.387 atau 8,2 juta ton/tahun.

Namun hingga saat ini, bencana banjir yang terus menerus berlangsung setiap tahun belum terselesaikan. Beragaman intervensi kebijakan, program dan anggaran untuk Citarum sejak tahun 1980 sd 2014 tidak efektif dan gagal menjawab akar masalah yang sebenarnya.

 Pemerintah gagal mencegah dan menyelesaikan banjir di Cekungan Bandung. Anggaran JICA sebesar 736 Milyar Tahun (1994-2008), ICWRMIP sebesar Rp 3,5 trilyun ditambah hampir Rp 6-9 milyar/tahun dana-dana CSR dikeluarkan belum membawa perbaikan dan pemulihan yang nyata.

Program penanganan Citarum hanya melanggengkan keberlanjutan proyek-proyek belaka. Program dan proyek2 Citarum hanya dilakukan dibadan sungai dalam bentuk rehabilitasi, normalisasi, pengerukan dll.
Proyek2 yang dijalankan hanya memindahkan banjir dari beberapa wilayah (Gedebage, Ranacekek, Majalaya dll) ke wilayah lainnya seperti Baleendah, Banjaran, Dayeuhkolot dan Bojong Soang bahkan sampai ke Kutawaringin. Proyek-proyek tidak menyentuh daerah2 tankapan air dibiarkan, alig fungsi lahan di Cekungan Bandung tidak dikendalikan.

2. Solusinya apa?
Harus berangat dari evaluasi mendalam proyek-proyek citarum sejak tahun 1980 sd 2014, seperti proyek pengendalian banjir Citarum hulu melalui JBIC, JICA, Kemenpu dan ICWRMIP yang didanai oleh utang ADB. Hingga Tahun 2014 Walhi Jawa Barat mencatat ada sekitar 2,2 Trilyun anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat dan utang sejak tahun 1980 hingga skarang dikeluarkan.

Evaluasi juga program dan anggaran yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jabar dan Kabupaten Kota Yang selama dikeluarkan untuk menilai efektifitas dan keberhasilan program dalam penanganan banjir
Program ke depan harus diarahkan pada upaya pemulihan daerah-daerah tangkapan air melalui rehabilitasi lahan kritis bahkan restorasi, dan membangun partisipasi masyarakat memelihara dan menjaga kawasan.

Evaluasi kebijakan tata ruang wilayah di Cekungan Bandung ( Kota Bandung, Cimahi, Bandung Barat, Bandung dan Sumedang), harus ada upaya untuk menekan laju alih fungsi lahan resapan, pertanian, hutan dll. Harus ada kebijakan untuk stop pembangunan sarana komersil seperti industri, perdagangan mall, hotel apartemen baik di Bandung Utara maupun selatan.

Penting kebijakan dan program untuk mengedukasi warga agar mampu mengelola dan mengurangi produksi sampah yang setiap tahun di cekungan Bandung mencapai 4000 ton/hari.

3. Penanganan yang harus dilakukan?

· Banjir yang terjadi merupakan banjir tahunan, maka warga harus dibekali dengan kemampuan mtigiasi dan adaptasi banjir

· Untuk 4000 jiwa yang rumahnya terendam dan sering bolak balik ke tempat pengungsian setiap tahun saat musim penghujan maka pemerintah harus bertindak dengan pilihan-pilihan kebijakan yang adil dan tidak membuat warga semakin menderita diantaranya :

- Diajak relokasi dengan jaminan kesejahteraan dan kebahagiaan, bukan penderitaan lagi yang didapatkan

- Diajak dan difasilitasi membangun rumah2 ramah banjir sehingga mereka bisa beradaptasi dengan banjir yang ada

- Penting segera membangun sumur-sumur resapan di kawasan langganan banjir untuk memiminalisir volume air dan lumpur

- Segera lakukan rehabilitasi lahan kritis di kawasan tangkapan air dengan melibatkan petani2

- Fungsikan, keruk, rehabilitasi bekas-bekas sodetan yang saat ini biarkan, bisa berfungsi sebagai folder-folder alamiah yang bisa menampung dan berfungsi sebagai tanggul air sehingga bisa mengurangi volume air sungai yang meluap ke pemukiman

4. Pandangan Walhi Jabar mengenai Banjir yang terjadi di Kabupaten Bandung?

Seperti yang dijelaskan di awal banjir di Kabupaten Bandung, banjir tahunan yang sudah berlangsung hamper 34 tahun lamanya. Penyebabnya ya salah urus kawasan daerah aliran sungai, banyak kebijakan RT/RW Provinsi dan 5 kabupaten/kota yang mendorong alih fungsi lahan-lahan resapan dan hijau di Cekungan Bandung penyebab banjir tidak pernah terseleaikan

5. Himbauan atau pesan kepada Masyarakat?

Saat ini, banyak kelompok masyarakat yang sudah memiliki kepedulian dan bertindak nyata dalam memulihkan lingkungan hidup, melakukan rehabilitasi dan konservasi dan menangani banjir. Namun, mereka tidak didukung maksimal oleh pemerintah. Ke depan, warga atau masyarakat perlu terus diedukasi untuk menumbuhkan kesadaran akan penting dan wajib memelihara lingkungan. Perlu edukasi terus masyarakat dan pemerintah memfasilitasinya.

Namun, upaya masyarakat sebesar apapun, kalau pemerintahnya mengeluarkan kebijakan yang tidak mendukung upaya masyarakat, tidak melindungai lahan2 resapan/hijau, memperluas alih fungsi lahan, dan proyek2 infrastruktur hanya dilakukan di badan sungai saja maka tetap akan sia-sia saja. Kuncinya ada di pemerintah mau menyelesaikan masalah atau hanya bermain2 dengan proyek2 saja

Sate Keong ala Karang Taruna Tarikolot

 (Foto: Wisma Putra)

Ada saja kebiasaan anak-anak muda di Kampung Sukasari, Desa Mekar Pawitan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Anak-anak tanggung yang tergabung dalam Organisasi Masyarakat Karang Taruna Tarikolot itu mempunyai kebiasaan unik dan lain daripada yang lain.

Jika anak kalangan SMP-SMA dan sebayannya mempunyai hobi main game, jalan-jalan dan hura-hura. Beda lagi dengan hobi anak-anak Karang Taruna Tarikolot yaitu mencari keong sawah untuk di konsumsi.

Lazimnya, hewan berlendir bermulut membuar lebar dan mempunyai cangkang berwarna kuning atau hitam tersebut menjadi makanan unggas dan menjadi musuh para petani karena menjadi hama bagi tanaman padi. Berangkat dari keresahan para petanilah di tangan anak-anak kreatif itu keong sawah dijadikan sebagai makanan yang mempunyai cita rasa yang tinggi.

Ketua Karang Taruna Tarikolot Wisma Putra mengatakan, setiap akhir pekan tiba atau jika tidak ada kegiatan organisasi anak-anak turun ke sawah untuk mencari Keong. "Tidak sulit untuk mendapatkan keong tinggal berjalan di pematang sawah, Keong banyak bermunculan lalu diambil dan dikumpulkan," katanya.

Di musim hujan seperti saat ini keong sawah banyak bermunculan dan berkembangbiak dengan pesat. “Musim hujan pertanda musim kawin. Keong banyak bertebaran. Ada yang di pematang sawah saluran air sampai kolam ikan,” ujar Wisma.

Sebelum dimasak, keong harus dibersihkan dan direbus terlebih dahulu. Pilih kong yang besar-besar. Empedu yang berada dalam perut keong lalu dikeluarkan. Empedu inilah yang menyebabkan racun pada manusia. Setelah itu, potong-potong keong lalu rebus dengan air bersih. Akan lebih baik lagi jika direbus dengan daun pandan, daun jeruk, serta daun salam untuk menghilangkan bau amis.

keong sawah dapat dijadikan makanan yang gurih dan lezat layaknya daging ayam, kambing dan sapi. Keong tersebut dapat diolah menjadi sate, sup, bumbu oseng atau bumbu balado pedas.

Hobi mencari keong sawah dikatakan cukup positif oleh Wisma, "Daripada mereka keluyuran sehabis pulang sekolah mending mencari keong sawah untuk dikonsumsi," katanya.

Agar menambah sedap sate keong, sate dipanggang di atas bara api sedang hingga agak kering. Ditambah dengan sausnya yang terdiri atas kecap, gula aren, sereh, kemiri dan kacang. Sambalnya adalah potongan cabai dan bawang mentah yang dicampur kecap manis. Disandingkan dengan nasi liwet sehingga menambah cita rasa masakan khas sunda.

Keong sawah banyak dikonsumsi secara luas di berbagai wilayah Asia Tenggara terutama di daerah Jawa dan Bali. Selain itu Keong sawah memiliki nilai gizi yang baik karena mengandung protein yang cukup tinggi. Meskipun demikian, kewaspadaan perlu diberikan karena Keong sawah adalah inang dari beberapa penyakit parasit. Selain itu, hewan yang diambil dari dekat persawahan dapat menyimpan sisa pestisida di dalam tubuhnya.


Kandungan Gizi

Siapa sangka, keong sawah yang dianggap sebelah mata oleh orang ternyata menyimpan kandungan gizi tinggi, menurut Positive Deviance Resource Centre khasiatnya ini karena keong sawah mengandung kandungan protein 12% , kalsium 217 mg, rendah kolesterol, 81 gram air dalam 100 gram keong sawah, dan sisanya mengandung energi, protein, kalsium, karbohidrat, dan phosfor.

Kandungan vitamin pada keong sawah cukup tinggi, dengan dominasi vitamin A, E, niacin dan folat. Keong sawah juga mengandung zat gizi makronutrien berupa protein dalam kadar yang cukup tinggi pada tubuhnya. Berat daging satu ekor keong sawah dewasa dapat mencapai 4-5 gram. Selain makronutrien, tubuh keong sawah juga mengandung mikronutrien berupa mineral, terutama kalsium yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Dengan pengelolaan yang tepat, Keong dapat dijadikan sumber protein hewani yang bermutu dengan harga yang jauh lebih murah daripada daging sapi, kambing atau ayam.

Penasaran dengan kelezatan sate keong yang gurih, kenyal dan nikmat di mulut datang aja langsung ke Kampung Sukasari, Desa Mekar Pawitan, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung. Hanya 3 km dari Majalaya.


(Foto: Wisma Putra)

Menelusuri Sejarah Rumah Adat Cikondang

Situs Cagar Budaya Rumah Adat Cikondang, secara Geogarafis terletak di wialayah Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung yang berbatasan dengan Kecamatan Cikalong ini memiliki Situs Cagar Budaya Rumah Adat yang berdiri sejak abad ke-17. Untuk sampai ke Kampung Adat Cikondang bisa ditempuh dengan 90 menit perjalanan, sekitar 38 kilometer dari Kota Bandung via Kecamatan Banjaran.

Menurut penuturan juru kunci Kampung Adat Cikondang, Anom Juhana konon katanya asalmuasal kampung ini dibawa oleh seorang wali yang menyebarkan Agama Islam di tanah jawa “Sejarah masyarakat Kampung Cikondang dulunya adalah masyarakat human nomaden (berpidah-pindah membuka hutan, membuat lahan, dan mendirikan pemukiman) yang diprakarsai oleh Uyut Istri dan Uyut Pameget” ucapnya

Kampung Adat Cikondang ini merupakan pemukiman dengan pola arsitektur rumah tradisional menempati tanah seluas 3 hektare yang berisikan sekitar 40 rumah adat yang ada di desa terpencil di Releng Gunung Tilu Pangalengan. “Sekitar Tahun 1942 Kampung Adat Cikondang ini dibumi hanguskan oleh Belanda karna dahulunya kampung ini dijadikan tempat persembunyian para pejuang Indonesia yang telah diketahui keberadaannya” tambahnya.

Di abad ke-17 warga Cikondang sudah memeluk agama islam yang dibawa oleh Sunan Gunung Djati atau yang dikenal dengan nama Syekh Srif Hidayatullah.

Kepercayaan leluhur di Cikondang masih kental dengan benda cagar budaya. Setelah Islam dikenalkan oleh Sunan Gunung Djati kepada masyarakat Cikondang pada abad ke-17, seluruh masyarakatnya sudah beragama islam, namaun pada kenyataanya masih banyak masyarakat yang mempercayai adanya roh-roh leluhur. Hal ini dituangkan dalam kepercayaan mereka yang menggagap leluhurnya akan melindungi mereka setiap saat.

Rumah Adat Cikondang tidak digunakan sebagai obyek wisata karna nuansa kepercayaan adat masih kental nilai ketabuan pada masyarakat yang masih melekat.

Abah Ilin selaku Kordinator Kampung Adat Cikondang mengatakan, “Untuk masuk ke kawasan Rumah Adat Cikondang masih banyak pantrangan yang harus dipatuhi,” diantaranya:

1. Wanita yang sedang mengalami menstruasi.

2. Jika masuk kedalam Rumah Adat Cikondang harus melangkahkan dengan menggunakan kaki kanan terlebih dahulu, dan keluar dengan melangkahkan kaki kiri.

3. Mengucapkan salam dan basmallah sebelum masuk ke kawasan Rumah Adat Cikondang.

4. Berselonjor kaki dan kencing kearah selatan.

5. Menginjak parko atau alas hawu.

6. Dihari Rabu, Jumat, Sabtu tidak diperkenankan masuk ke Kawasan Rumah adat termasuk melihat Makam Eyang Istri dan Eyang Pameget.

7. Ditiga hari yang sama tidak boleh mengambil gambar didalam Rumah Adat Cikondang.

Setelah peristiwa Tahun 1942 Rumah Adat di Kampung Cikondang hanya tersisa satu yang diistimewakan, “Sebetulnya masyarakat waktu itu ingin membangun Rumah Adat kembali, namun karna bahan untuk membangunnya dibutuhkan kayu yang sangat banyak, dan sementara bahan-bahan yang tersedia di Hutan Larangan tidak memadai maka masyarakat membangun kembali rumah-rumahnya dengan menggunakan bahan umum,” ujarnya.


Sisi Lain Dari Situs Cagar Budaya Rumah Adat Cikondang rumah adat
Ketika Bulan Muharam tiba, warga yang tinggal di Situs Cagar Budaya Rumah Adat Cikondang, melakukan reumbuk padi dan mengolah berbagai macam makanan dari padi lulugu atau padi ketan untuk perayaan wuku taun dari Tanggal 1 muharam sampai 24 muharam.

Terucap dari Abah Ilin, ada 12 rupa makanan ringan dan tujuh rupa rencang sangu (lauk makanan) yang dibungkus dengan menggunakan daun pisang atau konca yang disajikan ketika datang perayaaan wuku taun. “Duabelas rupa makanan mempunyai filosofi setahun ada dua belas bulan, dan tujuh rupa makanan yang mempunyai arti bahwa seminggu ada tujuh hari.”

Bentuk Rumah Adat Cikondang sangat minimalis dan mengandung banyak arti, memiliki satu pintu yang mempunyai filosofis percaya hanya kepada allah SWT, lima jendela yang mengingatkan rukun Islam itu ada lima, dan sembilan penyekat jendela yang mempunyai sejarah islam di Indonesia disebarkan oleh sembilan wali sembilan atau disebut wali songo.

Jika masuk kedalam rumah adat, pastinya tidak akan menemui barang pecah dan elektronik karena merupakan suatu pantrangan. Abah Ilid mengatakan, “Keunikan Kampung Adat Cikondang masih banyak, selain pantrangan ada empat pesan kebudayaan yang ditinggalkan dari leluhur Adat Cikondang yang berlaku pada abad ke-19,” diantaranya:

1. Atap rumah tidak menggunakan genteng, yang berarti jangan lupa pada asalmuasal manusia yang berasal dari tanah. Jadi kita di ibaratkan tinggal disuatu ruangan yang beratapkan tanah.

2. Tidak boleh naik haji, karena waktu dulu biaya untuk naik haji membutuhkan biaya besar.

3. Tidak boleh menjadi orang kaya, karna takutnya orang tersebut menjadi serakah dan tidak bersyukur kepada pemberian tuhan.

4. Tidak boleh menjadi pejabat atau pegawai pemerintahan, yang artinya diabad ke-19 tersebut kekuasaaan masih ditangan Belanda, yang dimana pribumi tidak boleh menjadi antek-antek Belanda.

Nilai nasionalisme masyarakat Kampung Adat Cikondang sampai saat ini sangat tinggi, dibuktikan dari pakian adat dan baju koko putih yang melambangkan air yang bersih, celana hitam yang berarti tanah dari tanah akan kembali ke tanah, juga ikat kepala yang mempunyai arti, “Sabengket, Saiket” yang berati kita sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia harus bersatu.

Penertiban PKL di Kabupaten Bandung Rampung

Trotoar di Jalan Raya Majalaya mulai bersih dari Peagang Kaki Lima (Foto: Wisma Putra)

Kabupaten Bandung mulai berbenah, tata kota mulai dirapihkan, kemacetan mulai berkurang. Ucapan terimakasih patut dilontarkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bandung. Satu tahun terakhir Petugas Satpol PP telah menertibkan dan membongkar ribuan lapak dan bangunan liar Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepuluh titik krusial atau Kecamatan di Kabupaten Bandung.

Penertiban pertama dilakukan di Kecamatan Baleendah, dilanjutkan di Banjaran, Soreang, Kopo, Ciparay, Majalaya, Rancaekek, dan diakhiri di Kecamatan Dayeuhkolot. Sedangkan untuk Kecamatan Margahayu dan Cicalengka saat ini sedang dalam proses peninjauan dan akan segera dilaksanakan penertiban atau penatan ulang.

Bupati Kabupaten Bandung, H Dadang M Naser mengatakan, penertiban dan penataan, bukan berarti pemkab melarang PKL berjualan. Pihaknya memahami, para PKL menggantungkan pemenuhan kebutuhan hidup dari berjualan. Dadang juga mengungkapkan pihaknya, masih menemukan PKL berdagang di trotoar dan bahu jalan. "Padahal, itu sudah jelas melanggar peraturan," ucapnya.

Kendati demikian, Dadang mengajak kepada PKL agar berempati terhadap kepentingan pejalan kaki dan pengguna jalan umum. Hal sederhana mewujudkan sikap empati, yakni tidak berdagang di lokasi yang terlalu menjorok ke badan jalan dan dilarang untuk berjualan.

"Seperti pasar minggu di sepanjang Jalan Alfathu, tenda jualan PKL dan parkir kendaraan pengunjung sampai menghabiskan bidang jalan. Kondisi itu menyebabkan jalur wisata ke Pasirjambu, Ciwidey, dan Rancabali terganggu," kata Dadang.

Titik lokasi PKL berdagang, cenderung menempel dengan pasar tradisional. Setidaknya, hal itu terlihat di Pasar Soreang, Dayeuhkolot, Banjaran, Sayati, Majalaya, serta Rancaekek dan lainnya. Dalam upaya penertiban dan penataan PKL, Dadang mengakui masih mencari cara terbaik. Untuk mendapatkan solusi ideal, seluruh pihak harus bersedia bekerjasama.

Dadang pun menginstrusikan kepada setiap camat beserta unsur musyawarah pimpinan kecamatan turut mengkaji cara terbaik penertiban dan penataan. Solusi dari hasil pengkajian, harus tegas dijalankan para camat.

"Kalau sedang dijaga Satpol PP atau ada konvoi kendaraan pejabat melintas, sejumlah titik itu bisa tertib. Namun, setelah itu, tenda PKL kembali bermunculan," tuturnya.

Ayi Koswara (Foto; Wisma Putra)

Selain itu, Sekertaris Satpol PP Kabupaten Bandung, Ayi Koswara mengungkapkan penertiban PKL di Kabupaten Bndung sudah dilakukan sejak awal Tahun 2014, strategi yang dilakukan diawali pembongkaran PKL diwilayah kecil.

“Pertama kita melakukan pembongkaran di wilayah kecil seperti Kecamatan Banjaran dan diakhiri di Kecamatan Dayeuhkolot. Jika melakukan pembomngkaran di Kecamatan Dayeuh Kolot dulu dan tidak berhasil maka dampaknya kepada yang lain, jadi jika melakukan pembongkaran di wilayah besar gagal maka bisa repot jadinya,” ungkapnya saat ditemui di kantornya.

Ia menuturkan, strategi yang diterapkan sukses dilakukan. “Alhamdullilah strategi yang kami lakukan sukses dari mulai sosialisasi mengajak pedaagang dan memberikan pengertian kepada pedagang,” tuturnya.

Sebelum melakukan penertiban semua anggota Satpol PP Kabupaten Bandung diberi pengarahan dan pembekalan agar bertugas sesuai prosedur yang sudah diterapkan. Banyak prosedur yang harus ditempuh, jika ada pedagang yang melanggar aturan Satpol PP Kabupaten Bandung terlebih dahulu memberikan sosialisasi kepada pedagang untuk tidak berjualan di lokasi yang melanggar aturan.

Jika para pedagang masih tetap tidak bisa mematuhi peraturan dan tidak mengindahkan teguran petugas melalui surat teguran I, II dan III, maka sesuai prosedur Satpol PP berhak melakukan pembongkaran bahkan penggusuran.

“Pembongkaran bisa dilakukan sendiri atau mau dilakukan Satpol PP, pada umumnya mereka membongkar. Tapi, misalkan di Rancaekek ada bangunan yang berlantai 2 dengan bangunan permanen maka Satpol PP menurunkan alat berat untuk membongkar bangunan tersebut.”

Ayi juga menuturkan, banyak kendala dalam pembongkaran bangunan yang dilakukan anggotanya dan kendala-kendala tersebut pada perinsipnya berkaitan dengan perut. Ada pedagang yang ngeyel tapi tidak banyak.

“Masalah ini tidak mudah dan tidak membutuhkan waktu sebentar, bisa saja bulanan atau tahunan bahkan bisa sampai puluh tahunan, bisa-bisa kalau salah penanganan seperti di Kota Bandung pedagang kucing-kucingan dengan petugas dan seperti di Majalaya ada bangnan PKL yang sudah mencapai 20 tahun.”

Penertiban tidak hanya dilakukan Satpol PP saja. Satpol PP Kabupaten Bandung melakukan kordinasin dengan dinas-dinas terkait seperti Disperindag, Dispertasih, Kepolisian, TNI, dan organisai masyaratkat (Ormas), tokoh masyarakat dan masyarakat yang berada di kawasan penertiban PKL.

“Kita tidak mengabaikan kepentingan masyarakat, masyarakatatau warga tidak akan dilarang beraktifitas atau berdagang karena kita juga mempunyai norma dan aturan. Jika tidak boleh berjualan di terotoar ya jangan dilakukan, artinya itu tidak sesuai dengan aturan masyarakat juga harus menyadari. bukan hanya kita mungkin masyarakat yang lain juga merasa keberatan dengan keberadaaan PKL tersebut.” katanya.

Ayi berharap, semoga penertiban yang dilakukan Satpol PP masyarakat menjadi sadar dan berdampak baik kepada masyarakat itu sendiri. Dari 31 Kecamatan di Kabupaten Bandung 10 kecamatan titik menjadi krusial PKL. Untuk kedepannya Ayi berharap agar Peraturan Derah No 31 tentang K3, di Tahun 2015 dapat dikomulatifkan agar Perda 31 ini harus dipatuhi. Agar Kabupaten Bandung indah, tidak ada bangunan liar yang merusak pemandangan dan tidak ada lagi kemacetan.

“Untuk kedepannya kami akan terus memoitoring dan melakukan patroli karna takutnya ada pedagang-pedagang nakal dan kembali mendirikan bangunan liarnya atau pindah ke titik lain. Pekerjaan di tahun 2014 yang belum optimal akan dioptimalkan lagi di tahun 2015. Tidak hanya PKL dan bangunan liar, kedepan kami akan menertibkan bangunan yang ada pinggir dandi atas saluran air atau sungai,” tutupnya.


Majalaya Tempo Dulu

(Foto: Wisma Putra)

Terletak disebelah Tenggara Kota Bandung. Sebuah kota kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung pernah dijuluki kota dollar. Majalaya terkenal dengan produksi tekstilenya yang didistribusikan ke berbagai kota dan luar negeri karena kemajuan perekonomiannya di Tahun 1960an. Pada masa kejayaannya Majalaya merupakan kota yang menyimpan banyak pesona. Selain kemajuan perekonomiannya. Majalaya juga dikenal dengan keindahaan alamnya, dan keindahan kota yang memikat para pendatang.

Kemajuan perekonomian Majalaya dibuktikan dengan berdirinya sekolah, rumah sakit, bank yang membuka cabang hingga toko-toko yang menjual bahan makanan, kebutuhan sehari-hari dan bangunan. Alun-laun, Kaum, Mesjid Agung Majalaya dan toko-toko kelontongan yang berjajar rapih menghiasi menghiasi pemandangan kota.

Dari alun-alun ke Pasar Baru, dari alun-alun ke Pasar Bingung. Toko-toko berbaris rapih. Tahun 80-90an bangunan di Majalaya tak kalah indahna dengan bangunan yang ada di sepanjang Jalan Braga dan Gedung Merdeka Kota Bandung.

Menjelang Tahun 2000, keindahan Majalaya mulai memudar dan bangunannya tak indah lagi karena banyak bermunculan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di depan toto-toko tersebut.

Sekitar 6OO PKL dan belasan bangunan liar di sepanjang jalan Majalaya pada akhir 2014 lalu ditertibkan Satpol PP Kabupaten Bandung. Tata kota Majalaya mulai dibenahi, beawal dai penetiban PKL sampai perbaikan infrastuktur jalan, trotoar dan pembangunan Alun-alun Majalaya yang sebelumnya tidak tertata keindahaannya, saat ini mulai ditata kembali dari mulai fasilitas umumnya dan ruang terbuka hijaunya (RTH).

Sementara itu Susi Marliana (45) warga, Pasar Tengah Majalaya berujar, penataan Majalaya saat ini menyerupai Majalaya tempo dulu, karena para PKL dan bangunan liar yang mengotori sepanjang jalan Majalaya mulai ditertibkan.

“Indah rasanya jika tidak melihat bangunan-bangunan PKL menutupi depan pertokoan yang ada di sepanjang Jalan Majalaya, ini mengingatkan saya ketika masa kecil dulu. Lalulalang kendaraan dan pejalan kaki tertata rapih,” ujarnya.

Sebagai warga asli Majalaya ia turut berterimakasih kepada Pemerintah Kabupaten Bandung. Penataan yang dilakukan Pemkab Bandung saya lihat cukup baik. Semoga pembangunan kota berjalan dengan baik dan para PKL sadar akan kepentingan umum. “Ya, contohnya saja pedagang yang bejualan di trotoar dan mengganggu kenyamanan para pejalan kaki,” pungkasnya.

Roni Hartanto, Sukses Menjadi Bos KRPL

 

Roni Hartanto Konsultan Pertanian (Tengah), Asas Kepala Badan BKPPP (kiri) dan Karunia M Naser (kanan) berfoto bersama setelah melaksanakan pertemuan meengenai ketahanan pangan di Rumah Dinas Bupati Kabupaten Bandung,

Badan Ketahanan Pangan Pelaksana Penyuluhan Pertanian (BKP3) Kabupaten Bandung terus mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan melalui konsep Rumah Pangan Lestari (RPL). Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup menjadi prioritas pembangunan pertanian nasional. Dalam waktu ke depan, setiap rumah tangga diharapkan mengoptimalisasi sumberdaya yang dimiliki, termasuk pekarangan, dalam menyediakan pangan bagi keluarga.

Perkembangan KRPL di Kabupaten Bandung, dalam kurun waktu hampir 1 tahun masih banyak diterapkan masyarakat. Roni Hartanto Gunawan, Sarjana lulusan Universitas Padjajaran (Unpad), Fakultas Pertanian, Jurusan Budidaya Pertanian ini menilai, semenjak ada KRPL di Kabupaten Bandung animo masyarakat terhadap kebutuhan pangan keluarga terus meningkat.

“Animo masyarakat jika melihat dari semakin semarak dan bermunculan KRPL swadaya, menujukan bahwa program KRPL ini bermanfaat bagi masyarakat,” sinkatnya melalui surat elektronik.

Roni mengatakan, pada awalnya KRPL distimulus dengan bantuan dari pemerintah, saat ini mulai banyak masyarakat yang swadaya membuat KRPL dalam mendukung program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung dan kebutuhan rumah tangga masing-masing.

Selain itu Roni juga mengatakan, program KRPL mempunyai peluang besar bagi pelakunya. Jika melihat potensi pertanian di wilayah Kabupaten Bandung yang sangat luas KRPL dapat dikembangkan menjadi bisnis agribisnis.

“Sayuran yang dihasilkan dari pekarangan masing-masing RT/RW dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga dapat mengurangi pengeluaran harian dan dapat memenuhi kebutuhan gizi keluarga baik serat dan vitamin. Jika sayuran yang dihasilkan berlebih maka dapat dijual dan menambah pemasukan.”

Diakui oleh Roni, dirinya lebih memilih berbisnis sayuran melalui metode KRPL dibandingkan bertani menggunakan lahan konvensional. Lahan konvensional diakuinya memerlukan biaya yang cukup besar dan kebutuhan lahan yang luas, sedangkan kegiatan pertanian KRPL lebih hemat dan higienis. “Untuk memanfaatkan potensi wilayah dan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Kabupaten Bandung lahan yang sempit sekalipun dapat dimanfaatkan,” katanya.

Roni yang juga Konsultan Pertanian BKP3 Kabupaten Bandung berharap, kegiatan KRPL dapat dikembangkan dengan baik oleh masyarakat Kabupaten Bandung. Sehingga kedepannya dapat terbentuk wilayah KRPL yang berkesinambungan, “Minimalnya dalam satu RT atau RW dapat menghasilkan sayur yang berkwaliutas dan dapat bersaing dengan sayuran hasil pertanian konvensional,” katanya.

Sementara itu, Roni merasa bangga melihat perkembangan KRPL di Kabupaten Bandung. Awal kegiatan KRPL belum dapat terasa oleh masyarakat sehingga minimnya animo dan pesimistis akan keberhasilan program ini. Bantuan pemerintah tidak berkelanjutan, yang banyak mereka rasakan. Namun, pada program KRPL yang digulirkan oleh Bupati Bandung H Dadang M Naser saat ini dapat berkelanjutan dan masyarakatpun saat ini banyak yang swadaya dalam pengelolaannya.

Atas keberhasilannya, Roni dinobatkan menjadi Bos KRPL oleh masyarakat atau Kelompok Wanita Tani (KWT) di Kabupaten Bandung karena banyak membantu sebagai bandar atau pengepul sayuran hasil petani KRPL yang nantinya akan disalurkan ke pasar atau swalayan.

“Saya bersyukur dapat dilibatkan sehingga dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman bersama masayarakat. Banyak sekali pelajaran yang dapat diraih dan alhamdulillah jika masyarakat dapat menerima kami dalam program ini,” ujarnya.

Roni mengungkapkan, sayuran dari program KRPL diarahkan untuk berkelanjutan. Sehingga harus adanya kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli hasil KRPL tidak terbatas akan dibeli oleh saya, namun saya memberikan harga minimal penjualan sehingga mereka dapat menjual sayurnya pada harga tinggi dan dapat meraih keuntungan. Sebagian besar hasil KRPL dikonsumsi dan dipasarkan oleh masing-masing KWT.

Roni berpesan “Mensejahterakan petani yang utama adalah mengeleola pemasaran dan memberikan harga yang baik sehingga mereka dapat keuntungan yang besar,” tutupnya.